
Empat lembaga pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana sebesar Rp 36,1 triliun dalam kurun waktu 2018-2024 untuk membeli perangkat pengawasan digital canggih. Lembaga-lembaga tersebut adalah Polri, Kementerian Pertahanan, Kejaksaan Agung, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Penelitian yang dilakukan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) bersama Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) menemukan bahwa perangkat yang diadakan mencakup spyware Pegasus buatan NSO Group Israel dan FinFisher dari Gamma Group Inggris. Kedua jenis teknologi ini memiliki kemampuan memantau aktivitas digital target secara tersembunyi.
Spyware bekerja dengan cara memberikan akses kepada pihak tertentu untuk memantau dan mengambil informasi dari perangkat, sistem, serta jaringan digital tanpa sepengetahuan pemiliknya. Teknologi ini dapat mengakses komunikasi pribadi, aktivitas digital, dan data sensitif seseorang.
Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah besarnya pengeluaran untuk teknologi pengawasan ini tidak diimbangi dengan regulasi dan mekanisme pengawasan yang memadai. Hal ini menciptakan potensi penyalahgunaan kewenangan oleh oknum pejabat.
Elsam dan Seknas Fitra memberikan peringatan: “Tanpa batasan kewenangan dan mekanisme pengawasan yang jelas, teknologi yang diklaim digunakan untuk kepentingan penegakan hukum maupun keamanan nasional berisiko disalahgunakan untuk melakukan pengawasan sewenang-wenang terhadap masyarakat dan lawan politik.”
Peringatan ini muncul setelah Bareskrim Polri pada 3 November 2026 mengungkap dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon tanpa prosedur verifikasi yang sah. Kedua organisasi advokasi ini mendesak DPR dan pemerintah untuk segera membentuk UU Penyadapan yang mengatur batasan kewenangan, mekanisme otorisasi, pengawasan independen, dan transparansi pengadaan teknologi pengawasan.
Regulasi yang diusulkan diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan teknologi surveillance dan memastikan penggunaannya sesuai dengan kepentingan penegakan hukum dan keamanan nasional yang sesungguhnya.
Sumber: Detik Inet
Rekomendasi

Batik Banyuwangi Bukan Cuma Warisan, Tapi Mesin Penghasil Ekonomi Baru

Rekrutmen Hacker Muda Korea Utara: Gaji Menggiurkan tapi Kerja Brutal hingga 10 Jam Sehari

Rumah Sakit Barcelona Ciptakan Kembaran Digital Pasien untuk Prediksi Penyakit

