Indonesia menghadapi tekanan nilai tukar rupiah yang dinilai bukan sekadar masalah moneter biasa. Ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, menyebut akar persoalannya jauh lebih dalam — yakni melemahnya sektor industri manufaktur dalam negeri yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Fithra menyampaikan pandangan ini dalam ANTARA Business Forum (ABF) 2026 di Jakarta, Rabu (23/9/2026). Ia menegaskan bahwa intervensi Bank Indonesia saja tidak cukup untuk menstabilkan rupiah karena persoalannya bersifat struktural. “Jadi masalah (pelemahan) rupiah itu lebih struktural. Makanya turun terus dan meleset terus. Sehingga sektor mana yang paling bisa terdampak, itu sektor manufaktur lagi akhirnya,” kata Fithra.
Saat ini, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB (Produk Domestik Bruto — ukuran total nilai ekonomi suatu negara) hanya sekitar 18 persen. Angka ini mencerminkan kondisi deindustrialisasi, yaitu situasi di mana peran industri pengolahan dalam perekonomian justru menyusut. Akibatnya, kemampuan Indonesia untuk menjual barang ke luar negeri pun terbatas. “Kita tradable sectors-nya terbatas. Kita enggak bisa jual lebih banyak barang keluar. Yang bisa kita jual cuma komoditas. Nah, ini jadi masalah,” ujar Fithra.
Kondisi ini diperparah oleh tingginya ketergantungan industri pada bahan baku impor. Saat rupiah melemah, biaya produksi otomatis membengkak karena bahan dari luar negeri jadi lebih mahal. Fithra menyebut situasi ini sebagai lingkaran setan. “Ketika dia membutuhkan input dari luar, harganya jadi semakin mahal. Jadi, ini jadi kayak vicious circle. Jadi kayak satanic loop,” tambahnya.
Solusi yang ia tawarkan adalah memperkuat industrialisasi secara bertahap, termasuk memproduksi sendiri bahan-bahan yang selama ini masih diimpor. Langkah ini diyakini tidak hanya bisa meredam tekanan terhadap rupiah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tahan lama dan membuka lebih banyak lapangan kerja formal. Pada penutupan perdagangan Rabu itu sendiri, rupiah menguat 66 poin ke level Rp17.818 per dolar AS, meski tekanan jangka panjang dinilai belum selesai selama masalah struktural industri belum ditangani serius.
Sumber: Antara News
