Pemerintah berencana membentuk tim gabungan lintas lembaga untuk memastikan ketersediaan barang di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) — program koperasi yang dirancang untuk mendistribusikan kebutuhan pokok langsung ke tingkat desa — tidak mengalami gangguan pasokan.
Usulan ini datang dari Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman dalam rapat koordinasi yang digelar di Jakarta, Rabu (23/9). Ia menyebut tim tersebut idealnya melibatkan Kementerian Koperasi, pemerintah daerah, BUMN penyalur, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Tujuannya agar alur pasokan, pembayaran, pengiriman, hingga kontrol stok bisa berjalan mulus dari hulu ke hilir.
Barang-barang yang akan disalurkan lewat KDKMP antara lain beras SPHP, LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, Minyakita, serta kebutuhan pokok lainnya — semuanya dijual sesuai harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan bahwa koperasi desa ini bisa berperan sebagai agen, distributor, hingga outlet resmi tergantung jenis komoditasnya.
Untuk mengawasi jalannya distribusi, pemerintah akan memanfaatkan sistem informasi digital bernama Simkopdes — semacam platform pemantau yang bisa melacak stok barang, transaksi, harga, hingga siapa saja yang menerima manfaat di setiap wilayah. “Skema ini diharapkan memperkuat ketahanan pangan dan stabilitas harga, sekaligus menciptakan keberlanjutan usaha KDKMP,” ujar Ferry.
Di sisi pelaksanaan, PT Agrinas Pangan Nusantara menyatakan siap mendukung distribusi barang bersubsidi melalui jaringan koperasi ini. Direktur Utama perusahaan tersebut, Joao Angelo De Sousa Mota, menegaskan pihaknya bisa memastikan siapa saja yang berhak menerima atau membeli barang tersebut.
Dengan fondasi regulasi berupa Peraturan Presiden tentang Tata Kelola KDKMP yang sudah ditandatangani, pemerintah kini berpacu mempercepat operasionalisasi koperasi desa agar manfaatnya benar-benar sampai ke masyarakat di lapisan terbawah.
Sumber: Antara News
