Ilham Akbar Habibie, Ketua Tim Pelaksana Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas), memperingatkan bahwa akses terhadap teknologi artificial intelligence (AI) global tidak dijamin akan selalu tersedia bagi semua negara. Kekhawatiran ini muncul karena kebijakan negara penyedia teknologi bisa berubah kapan saja sesuai kepentingan mereka.
Habibie menunjuk contoh konkret dari kebijakan Amerika Serikat pada Juni 2026 yang membatasi penggunaan layanan cloud AI tertentu hanya untuk warga negara Amerika. Dia menekankan, “Tiba-tiba Presiden Trump memutuskan untuk versi cloud tertentu yang paling terkemuka hanya boleh digunakan oleh orang yang punya paspor Amerika.” Kejadian ini mendemonstrasikan bagaimana akses teknologi dapat tiba-tiba ditutup tanpa peringatan sebelumnya.
Menurut Habibie, situasi tersebut membawa pelajaran penting bagi Indonesia yang saat ini masih sangat bergantung pada penyedia AI dari luar negeri. Jika suatu saat penyedia teknologi membatasi akses, Indonesia tidak memiliki alternatif dan akan terdampak signifikan. Inti dari masalah ini adalah bahwa ketergantungan pada satu sumber teknologi mengambil alih kebebasan Indonesia untuk menentukan masa depannya sendiri.
Untuk mengatasi risiko ini, Habibie mengusulkan agar Indonesia membangun koalisi AI bersama negara-negara di luar Amerika Serikat dan China. Dengan demikian, Indonesia dapat mengakses teknologi AI dari berbagai sumber, bukan hanya dari dua kekuatan besar tersebut. Langkah kolaboratif ini dilihatnya sebagai cara konkret untuk mewujudkan kedaulatan digital—kemampuan negara untuk membuat pilihan teknologi sendiri dan mengendalikan arah perkembangannya tanpa tekanan dari pihak eksternal.
Sumber: Detik Inet
Rekomendasi
PEVS 2026 Catat 35 Ribu Pengunjung, Minat Publik Terhadap Kendaraan Listrik Terus Meningkat
Adopsi AI Justru Bikin Perusahaan Asia-Pasifik Tertinggal dalam Modernisasi IT
Industri Kakao Olahan Indonesia Tumbuh, Kemenperin Manfaatkan Perjanjian Perdagangan untuk Perluas Ekspor
