Beredar isu bahwa pemerintah membatasi jangkauan konten tentang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di media sosial, sebuah praktik yang dikenal sebagai shadowban. Isu ini menyebar luas di kalangan pengguna internet Indonesia setelah sejumlah tokoh terkenal melaporkan penurunan drastis performa postingan mereka setelah membahas topik tersebut.
Merespons kekhawatiran publik, Safriansyah Yanwar Rosyadi, Direktur Pengendalian Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), tegas membantah keterlibatan pemerintah dalam pembatasan konten. “Kami menegaskan bahwa Komdigi tidak pernah menginstruksikan atau mengajukan permintaan kepada platform untuk membatasi atau menurunkan konten terkait kebakaran hutan,” jelasnya.
Menurut penjelasan Safriansyah, setiap platform media sosial memiliki aturan komunitas (community guidelines) dan sistem moderasi konten yang berbeda-beda. Jika ada postingan yang hilang atau jangkauan berkurang, hal itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor yang perlu diinvestigasi lebih mendalam dengan bukti konkret.
Kasus shadowban mulai tersebar setelah beauty vlogger Tasya Farasya melaporkan perubahan signifikan pada Instagram Stories-nya. Biasanya mendapat satu juta views, postingan terkait karhutla hanya mencapai 85.000 views. Influencer lain, Jerome Polin, justru melaporkan akun Instagram-nya tidak terkena shadowban dan mengungkap strategi yang bisa meningkatkan jangkauan konten.
Komdigi menekankan bahwa publik perlu memverifikasi langsung ke platform media sosial terkait jika menemukan anomali pada akun mereka, sehingga akar masalah sebenarnya dapat diidentifikasi dengan akurat.
Sumber: Detik Inet
Rekomendasi
PEVS 2026 Catat 35 Ribu Pengunjung, Minat Publik Terhadap Kendaraan Listrik Terus Meningkat
Adopsi AI Justru Bikin Perusahaan Asia-Pasifik Tertinggal dalam Modernisasi IT
Industri Kakao Olahan Indonesia Tumbuh, Kemenperin Manfaatkan Perjanjian Perdagangan untuk Perluas Ekspor
