Sekelompok tim advokasi telah mengirimkan surat kepada Bareskrim Polri untuk meminta penjelasan lebih lanjut mengenai penyelidikan kasus yang melibatkan dokumen pendidikan. Mereka ingin kepolisian memperdalam investigasi terkait kemungkinan adanya pemalsuan surat atau penggunaan dokumen berisi informasi yang tidak akurat.
Fokus pengaduan tim advokasi tersebut adalah Surat Keterangan Kesetaraan Pendidikan milik Gibran. Tim ini mendorong instansi penegak hukum untuk mengusut tuntas setiap aspek dari dokumen tersebut, termasuk validitas dan keasliannya.
Langkah ini menunjukkan adanya kekhawatiran publik terhadap kredibilitas dokumen resmi, khususnya yang menyangkut latar belakang pendidikan tokoh publik. Upaya advokasi ini menjadi bagian dari mekanisme pengawasan masyarakat terhadap integritas administrasi dan transparansi informasi berkala.
Sumber: Sindonews
Rekomendasi
Makau Bukan Hanya Kasino: Destinasi Wisata Sejarah dan Kuliner Halal Menunggu di Ruins of St Paul’s
Jenderal Richard Tampubolon Dilantik Jadi Wakil Menteri Pertahanan
Kapolri Kunjungi Mahkamah Agung untuk Perkuat Sinergi Lembaga Peradilan
